Selenggarakan Rakor Rencana Aksi, Satgas UU Cipta Kerja Hasilkan 6 Rekomendasi bagi Pemerintah

Berita180 Dilihat

INFO NASIONAL – Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) menggelar Rakor Rencana Aksi Kemitraan Usaha Mikro & Kecil dengan Usaha Menengah & Besar Dalam Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2023 di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun, di Jakarta, pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

“Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fathers satu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan,” kata Arif.

Diskusi ini merupakan yang ke-4 kalinya. Sebelumnya, diskusi dilakukan di Batam. “Pada intinya adalah kami menginginkan khususnya kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu kawasan ekonomi khusus yang bergerak dalam satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar,” ujarnya.

Juga diharapkan terjadi suatu proses transfer of knowledge, transfer of know how dan juga sekaligus upskilling dan reskilling bagi tenaga kerja Indonesia

“Bukan saja untuk kelompok-kelompok usahanya bagian daripada integrasi supply chain global usaha-usaha global, nasional,  ataupun multinasional, tetapi juga tenaga tenaga kerja kita juga mendapatkan transfer of knowledge transfer of know how dalam model-model upskilling ataupun reskilling.  Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan kemitraan ini,” ujarnya.

Dari diskusi rapat ini pihaknya pun mencatat beberapa harapan yang berkembang dari pelaku usaha, seperti kesulitan mereka dalam mendapatkan informasi ketika harus bermitra satu golongan usaha besar dengan golongan usaha mikro kecil ataupun menengah di tempat-tempat tertentu

Baca Juga  Kekeringan Berkepanjangan Perparah Krisis Kemanusiaan di Afghanistan

“Katakanlah misalnya kawasan ekonomi khusus tadi kami mendapatkan laporan telah direspon dengan baik oleh teman-teman BKPM yang akan membuat satu fitur khusus ya di OSS misalnya untuk menginformasikan cluster-cluster kelompok usaha kecil mikro yang bisa ikutan dalam proses kemitraan,” ujar Arif.

Juga Bea Cukai ataupun dari Perpajakan dalam konteks bisnis development services khususnya untuk usaha mikro kecil. Selain itu, ada harapan untuk membangun satu forum komunikasi yang lebih intensif.

“Tentu akan kami bahas nanti di level pimpinan wujud forum komunikasinya seperti apa tapi harapannya adalah bahwa tindak lanjut dari diskusi ini ada sesuatu yang memang kami harapkan bisa ter operasionalisasi khususnya membangun satu contoh yang menjadi satu pembelajaran, satu model praktis khususnya pembangunan kemitraan yang kokoh di satu kawasan ekonomi khusus antara golongan usaha besar, kelompok usaha global, dengan kelompok usaha mikro kecil dan menengah,” kata Arif.

Iklan

Arif juga berharap, pihak di Batam dan para pelaku UMKM dan pihak Kementerian/Lembaga dalam proses sinergi yang difasilitasi oleh Satgas Cipta Kerja pada diskusi ini akan berlanjut kepada pembicaraan yang lebih teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Menurutnya, Batam adalah salah satu contoh sukses dari wilayah kawasan ekonomi khusus yang harus di multiplikasi di wilayah-wilayah Indonesia lainnya

“Uniknya juga di wilayah Batam adalah terkait dengan sektor industri yang dipilih ataupun yang masuk ke kawasan ekonomi khusus ini mulai dari industri yang ordinary sampai industri-industri yang bersifat extraordinary, jadi kami harapkan forum komunikasi ini juga dapat ditindaklanjuti oleh teman-teman K/L yang terkait, agar nilai tambah ekonomi dapat terwujud,” kata Arif.

Berikut beberapa hasil dalam rapat koordinasi ini. Pertama, Kementerian Hukum dan HAM akan memperkuat kerja sama dengan Satgas Cipta Kerja dan memperkuat koordinasi serta kolaborasi dengan Kantor Wilayah guna melakukan pendampingan terhadap UMKM untuk pembentukan PT Perorangan. Serta menghimpun klasterisasi data kriteria pelaku usaha kecil dan besar dengan tujuan business matchmaking antara PT Perorangan dengan perusahaan besar.

Baca Juga  Jasa Bersih Rumah Di Kota Semarang Terkini

Kedua, Pemerintah akan mendorong percepatan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar, baik penanaman modal dalam negeri atau asing, untuk memudahkan pendataan dan matchmaking program kemitraan

Ketiga, Kementerian Investasi/BKPM sedang membangun fitur di dalam sistem OSS-RBA untuk memudahkan pelaku UMB (menengah dan besar) mencari daftar pelakh UMK (mikro dan kecil) yang berpotensi sebagai mitra usaha berdasarkan filter lokasi usaha.

Keempat, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah menjalankan program Business Development Service untuk memfasilitasi UMK dalam rangka pembinaan, fasilitas, dan pengawasan kemitraan bagi UMK. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memfasilitasi, memberi atensi, dam edukasi kepada UMKM yang berorientasi ekspor melalui program klinik ekspor

Kelima, Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM terkait data sharing pelaku usaha besar yang dapat dijadikan mitra pelaku UMK.

Keenam, Kementerian atau Lembaga perlu menyampaikan kepada Satgas UU Cipta Kerja mengenai program atau rencana aksi terkait kebijakan kemitraan masing-masing K/L untuk saling diselaraskan benang merah programnya, sehingga dapat dikolaborasikan antara K/L, sesuai tugas dan kewenangan.(*)



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *